Rabu, 25 Maret 2015
Sistem Politik India
India
India adalah suatu negara bekas tanah jajahan Inggris yang secara politis, resmi merdeka sejak tanggal 15 Agustus 1947. Dimana sebelumnya pemerintah nasional India mulai berdiri tahun 1946, dengan tujuan pembentukan Republik yang merdeka pada tahun 1947. Dan tanggal 15 Agustus 1947 mulai berlaku Undang-undang Kemerdekaan India, sejak saat itu kekuasaan India jajahan Inggris diserahkan pada India yang mayoritas merupakan penduduk suku Hindu. Perdana Mentri pertama India yaitu Jawaharlal Nehru. Tahun 1950 Republik India diproklamasikan dan Jawaharlal Nehru masih menjadi Perdana Mentri.
Disebelah timur India berbatasan dengan Myanmar yang dibatasi oleh kaki Pegunungan Himalaya. Pada bagian ini India mengelilingi hamper seluruh bagian negara Bangladesh. Di sebelah barat India berbatasan dengan Pakistan dan laut barat. Di bagian utara, India berbatasan dengan Nepal, Rusia, dan China. Di sebalah selatan, negara ini berbatasan dengan Samudra Hindia.
Sistem Pemerintahan India
India menganut system pemerintahan Republik Parlementer dan menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan system politik multipartai. Majelis rendah disebut Lok Sabha (majelis rakyat) beranggotakan 545 orang. Majelis tinggi disebut Rajya Sabha (majelis negara
bagian) dengan anggota 250 orang. Komponen-komponen pemerintahannya terdiri dari tiga yaitu badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Caban eksekutif dipimpin oleh Presiden, yang merupakan Kepala Negara dan menjalankan kekuasaannya secara langsung atau melalui petugas bawahan kepadanya. Kekuasaan eksekutif pemerintahan pusat dijalankan oleh sebuah kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Dalam setiap negara bagian terdapat seorang gubernur yang ditunjuk oleh Presiden, badan legislatif dan badan pengadilan sendiri. Sedangkan pemerintahan uni atau federal dikepalai oleh Presiden dan wakilnya yang dipilih oleh dewan pemilih yang terdiri atas para anggota badan legislatif pusat atau negara bagian. Kekuasaan badan eksekutif terbatas, diatur oleh UU dan dipilih serta diawasi oleh badan legislatif.
Pada cabang legislatif atau parlemen dipimpin oleh badan legislatif India yang tertinggi yaitu Sansad yang terdiri dari majelis rendah (Lok Sabha) dan Majelis tinggi (Rajya Sabha). Lok Sabha dipilih dengan anggota 545 orang dengan anggota mayoritas perwakilan dari setiap wilayah negara bagian di India. Anggota Lok Sabha adalah wakil langsung dari rakyat India, secara langsung dipilih oleh penduduk India yang boleh memilih dengan usia minimum 21 tahun melalui pemilu. Dalam sistem parlementer ini, hanya majelis rendah yang berhak mengangkat kepala pemerintahan atau perdana menteri, dan dapat pula menurunkan mereka melalui mosi tidak percaya.
Partai Politik Dan Pemilu
Di India sistem pemilunya adalah sistem mayoritas sederhana. Pemilihan Umum (Pemilu) terpenting di India adalah pemilu untuk memilih anggota majelis rendah (Lok Sabha). Menjadi penting karena biasanya Presiden India terpilih akan memilih Perdana Menteri India dari partai atau koalisi partai yang menguasai kursi mayoritas di Lok Sabha.
Meski Lok Sabha berbagi kekuasaan legislatif dengan majelis tinggi (Rajya Sabha), Rajya Sabha tidak memiliki beberapa hak istimewa yang dimiliki oleh Lok Sabha seperti hak mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan perdana menteri terpilih dan hak yang berkenaan dengan keuangan serta anggaran belanja negara. Namun keduanya, Lok Sabha dan Rajya Sabha secara bersama-sama dapat menurunkan Presiden India dari jabatannya
Pemilihan umum anggota Lok Sabha yang tersebar di 35 negara bagian dan daerah Union di India menggunakan sistem distrik “the winner takes all” (atau setingkat kabupaten jika di Indonesia) dimana setiap negara bagian memiliki jatah perwakilannya masing-masing di majelis rendah. Artinya, pemimpin partai menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan tema kampanye di setiap wilayah pemilihan.
Sistem Hukum India
System hukum di India didasarkan pada Common law karena India merupakan bekas jajahan Inggris, hukum pribadi yang terpisah berlaku bagi orang-orang Muslim, Kristen, dan Hindu. Dimana terdakwa diputuskan beersalah oleh para juri yang di ambil dari masyarakat biasa.
