Teletubbies hill, haha what do you think when you hear about that ? well maybe you will remember about Twinky, Dipsey, Lala and Po. But do you know that in Indonesia you will also find a hill like Teletubbies hill and actually we also called this hill is Teletubbies hill. So this is the view of Teletubbies hill by Indonesia version check this out !

This is us, me (white with peace finger), Gaani (the girl beside me with black and white tshirt), Yopi our guide(red jacket) and picture took by Batara (jeans jacket)

---

Resume ini dibuat berdasarkan buku Thomas E. Skidmore dan Peter H. Smith, Modern Latin America Bab II the Transformation of Modern Latin America. Di dalam resume ini penulis akan bercerita tentang transformasi yang dialami oleh Negara – Negara Amerika Latin sejak pasca kemerdekaan hingga era 1990an.

A. FASE I : INISIASI PERTUMBUHAN EKSPOR – IMPOR 1880 – 1900Kemerdekaan yang telah didapatkan oleh negara – negara Amerika Latin ternyata tidak membuat negara – negara tersebut juga ”merdeka” dalam pembangunan ekonominya. Ini dapat dilihat dari ketergantungan Amerika Latin terhadap perdagangan dunia yng dikendalikan oleh pihak asing, khususnya dengan negara – negara Eropa seperti Spanyol dan Portugal. Apalagi perkembangan industrialisasi di Eropa menyebabkan ketergantungan terhadap produk makanan dan bahan mentah. Namun, amat disayangkan karena barang yang diimpor Amlat harganya tidak stabil dibandingkan dengan barang yang diekspor ke Eropa.
Inggris merupakan negara investor nomor satu di Amlat pada saat itu. Inggris menanamkan modalnya di beberapa negara besar seperti Argentina, Mexico, Peru, dan Brasil. Bisa dikatakan bahwa investasi di Amlat didominasi oleh Eropa (campur tangan oleh pihak asing).
Liberalisme Amlat juga merupakan produk impor dari Eropa (Prancis dan Inggris). Namun, Amlat tidak mengalami industrialisasi yang signifikan dibandingkan yang dialami Eropa karena perbedaan struktur sosialnya. Kebijakan ekonomi dan politik di Amlat dipegang oleh kelompok elit. Kelompok elit tersebut sangat memperhatikan inferioritas rasial pada masyarakat mereka. 
Seiring dengan kemajuan ekonomi ekspor di Amlat, para pemilik tanah dan properti diberikan kesempatan yang besar untuk membuat kesempatan yang sebesar-besarnya. Masuknya kelompok profesional baru yang memainkan peranan ekonomi tambahan telah mengubah sektor komersial. Kelompok ini juga berupaya untuk memajukan hubungan Amlat dengan pasar luar (internasional).
Perubahan ini pun mempengaruhi perubahan politik Amlat pada umumnya. Para pemilik tanah dan elit ekonomi mulai mencari jabatan politik karena mereka beranggapan bahwa dengan terciptanya politik yang stabil, maka akan banyak investor asing yang datang, ekonomi menguat dan rezim yang mereka ciptakan pun akan bertahan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk : Pemilik tanah dan elit ekonomi langsung mengambil alih pemerintahan, seperti yang terjadi di Argentina dan Chili. Mereka fokus terhadap eksklusivisme rezim dengan dukungan militer. Diktator, yang berasal dari kalangan militer mengeluarkan aturan yang hanya menguntungkan pemilik tanah. 
B. FASE II : EKSPANSI PERTUMBUHAN EKSPOR – IMPOR 1900 – 1930
Kesuksesan kebijakan – kebijakan orientasi ekspor ini sangat tampak terutama hingga awal abad ke-20. argentina berkembang dengan ekspor daging sapi dan gandum, Mexico dengan gula, hanequen, minyak dan hasil tambang, Chile dengan tembaga dan buah serta diikuti oleh beberapa negaara Amerika Latin lainya. Konsolidasi yang disebabkan oleh sistem ekonomi ekspor impor ini menyebabkan dua perubahan fundamental bagi Amlat. Pertama, disebabkan oleh timbulnya kelas sosial menengah yang terdiri dari saudagar, penjaga toko, para profesional maupun pengusaha kecil yang tidak menduduki kelas atas kepemilikan. Mereka semua merupakan orang – orang terdidik dan mencari pengakuan dari masyarakat mereka. Kedua, timbulnya kelas pekerja melalui serikat buruh. Para pekerja ini tentu saja memegang peran penting dalam perekonomian. Pada 1914-1927 terjadi gelombang mobilisasi buruh sebagai bentuk protes buruh dan tentu saja hal ini sangat anarkis dan direspon oleh elit dominan. Perubahan besar lainya terjadi pada era 1900 – 1930 ketika banyak buruh melakukan urbanisasi. Namun amat disayangkan, para elit Amlat tidak mengikutsertakan kelas buruh dalam politik dengan alasan faktor kewarganegaraan dan etnis. Di Argentina dan Brasil, para imigran tidak bisa mengikuti pemilu, kecuali setelah adanya naturalisasi, sedangkan di Meksiko, kelas pekerja tidak mampu mempengaruhi rezim Diaz.
Model pertumbuhan perekonomian ekspor impor ini menawarkan keuntungan bagi proses integrasi Amlat ke dalam sistem kapitalisme global. Adaptasi politik membuat masing – masing negara ini tetap bertahan dengan kekuasaan nasional yang dipegang oleh bangsa elit.
Ide – ide ekonomi non – liberal seperti tarif protektif dan kontrol terhadap investasi yang datang dari luar biasanya juga dihubungkan dengan ide – ide politik non liberal. Hal ini sangat mungkin terjadi karena penyimpangan dari liberalisme bisa dikatakan sebagai suatu bentuk otoritarian. Liberalisme di Amlat cenderung diperlemah karena asumsi yang salah mengenai liberalisme. Mereka percaya denagn adanya reasionalitas dan membangun perusahaan sendiri tanpa adanya perlindungan maupun subsidi.
Elit – elit politik tadi pun merancang reformasi politik agar dapat mengakomodasi kepentingna buruh agar kaum menengah ke bawah ini tetap setia kepada rezim yang berkuasa. Salah satu dampak dari demokrasi ko-optasi ini dapat dilihat dari sistem pengkaderan.

C. FASE III : INDUSTRIALISASI SUBSTITUSI IMPOR 1930 – 1960an
The Great Depression menyebabkan bencana bagi perekonomian Amlat. Ketika perekonomian Amerika dan Eropa mengalami kejatuhan, Amlat pun terkena efek yang sangat buruk; ekspor menurun tajam. Hal ini tentu berakibat langsung terhadap perpolitikan Amlat dimana pada saat itu trjadi kudeta militer di beberapa negara Amlat seperti Argentina, Brasil, Chile, Peru, Guatemala, El Salvador dan Honduras.kelangsungan dari model perekonomian ekspor – impor, membantu kesalanhan ”pengambilan” peran yang dimainkan oleh aktor politik dan membuat masyarakat elbih siap menerima rezim militer.
Untuk keluar dari krisis,beberapa negara – negara Amlat mempererat hubungan dengan negara – negara industri. Pada 1933, Argentina menandatangani Roca Runciman Pact;perjanjian dagang. Langkah lain yang dilakukan adalah membangunindustri dengan tujuan mmengurangi ketergantungan terhadap produk impor dari Amerika dan Eropa serta membuka lapangan kerja bagi kelas pekerja agar tercipta suatu independensi dalam perekonomian. Negara – negara Amlat pun lebih memfokuskan pada peningkatan perekonomian dalam negerinya.
Pembangunan industri baru (yang lebih dikenal dengan ISI; import subtituing Industrialization)dengan penyerapan tenaga kerja menyebabkan bertambahnya kelas pekerja dan organisasi buruh sebagai suatu bentuk kekuatan sosial pun bertambah. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan ISI ini cenderung sukses di Argentina, Brazil dan Mexico karena menyelamatkan pertumbuhan ekonomi.Dampak sosial lainya adalah munculnya kaum borjuis, para pemilik modal kapitalis. 
Situasi politik dengan keadaan seperti ini sedikit memberi sedikit angin segar bagi partisipasi buruh di bawah demokrasi ko-optatif. Partai – partai buruh yang pro pada industrialisasi pun masuk dalam bursa pemilihan umum Chile. Bentuk lain dari dampak lain dari The Great Depression adalah terbentuknya koalisi – koalisi multikelas misalnya antara pengusaha dan pekerja seperti yang dilakukan oleh Juan Peron di Mexico pada 1940. Rezim populis memiliki dua karakteristik kunci, yaitu pemerintahanya yang semi otoriter dengan orang – orang yang memiliki kepentingan yang sama dan sangat bergantung pada kharisma yang dimiliki oleh pemimpin. 
D. FASE IV : STAGNASI PERTUMBUHAN SUBSTITUSI IMPOR 1960 – 1980an
Pada tahun 1960an terjadi krisis di Amlat yang berdampak pada keadaan politik dan ekonominya. Krisis ini disebabkan oleh sistem ISI yang berjalan tidak sempurna, terbatasnya konsumen barang – barang manufaktur keluaran produksi Amlat. Walaupun industri di Amlat telah memakai teknologi yang tinggi, hanya sedikit tenaga kerja yang terserap. Di bidang politik, di beberapa negara Amlat sepeerti Brasil, Argentina dan Brasil telah terjadi kudeta militer. Dalam keadaan ekonomi yang hectic ini,rezim militer pun mengambil kebijakan dengan menurunkan upah buruh untuk menstabilkan perekonomian.
Pemerintah otoriter – birokratis yang dipakai pada saat itu juga makin memperparah keadaan mayoritas negara – negara Amlat. Pemerintahan model ini cenderung memberikan jabatan pemerintahan pada orang yang suadh berpengalaman pada jabatan birokratis, mengalienasikan kelas pekerja secara politik dan ekonomi, pengurangan bahkan penghapusan kegiatan politik, dan mulai melakukan konsoliasi dengan lembaga moneter internasional. Revisi ini diartikan sebagai bentuk ketergantungan negara – negara Amlat terhadap sistem dunia global.
E. FASE V : KRISIS, JERATAN, HUTANG LUAR NEGERI, DAN DEMOKRASI (1980 – 1990an)
Pertumbuhan perekonomian pada dekade 1970an ini sangat bergantung pada pinjaman luar negeri dimana pinjaman tersebut meningkat dari $27 juta menjadi $231 juta dengan bunga mencapai $18 juta. Pada Agustus 1982, Mexico mengumumkan bahwa ia tidak dapat membayar hutangnya. Selama dekade 1980an ini Amlat mengalami krisis ekonomi berkepanjangan sehingga untuk membayar utangnya Amlat harus menyisihkan 5% dari GDP nya untuk membayar hutangnya.
Akhirnya Amlat pun kembali pada sistem demokrasi karen sistem birokrasi – otoriter dinilai lemah. Industri lokal di negara – negara Amlat mengalami gangguan karena adanya MNC (multi national cooperations). Para aktor politik dari kalangan militer pun angkat tangan karena tidak mampu .enyelesaikan masalah serius ini. Jumlah pemilih dalam pemilu pun meningkat dan kader – kader baru yang berpendidikan dalam dunia perpolitikan pun meningkatkan.
Reformasi ekonomi pun dicanangkan pada awal 1990an yang ditandai dengan masuknya investor asing sehingga inflasi pada tahun 1989 dari 130% menjadi 14% pada tahun 1994 dan pertumbuhan ekonomi naik hingga level 3,5% dari 1,5%. Masalah – masalah dalam sektor ekonomi yang tersisa adalah investasi portofolio, kemiskinan dan ketidakmerataan.
Dalam politik, sistem yang digunakan adalah demokrasi elektoral yang tidak sempurna dengan hak veto di tangan militer.

Tahun 1960 telah dijadikan penanda munculnya gerakan lingkungan hidup modern sebagai usaha perluasan dan usaha yang gigih dari gerakan sosial yang mempublikasikan dan mengkritik efek samping lingkungan dari ledakan ekonomi setelah Perang Dunia II. Masalah ekologi lintas batas pada tahun 1970 dan selanjutnya menjadi sub bidang perhatian baru dalam HI yakni berhubungan dengan kerjasama lingkungan hidup internasional. Ekonomi tumbuh dengan cepat, teknologi baru juga berkembang dan menyebar secara cepat, serta kenaikan populasi dalam periode ini menghasilkan peningkatan konsumsi energi dan sumber daya alam, sumber baru munculnya polusi dan produksi limbah, serta peningkatan erosi terhadap biodiversitas bumi. Indikator kerusakan lingkungan meningkat di beberapa negara pada akhir abad 20, secara global penilaian lingkungan hidup tetap buruk hingga abad 21. Untuk itu pada Maret 2005 dibentuklah United Nations Environment Program’s (UNEP) Millenium Ecosystem Assessment atau program lingkungan PBB yang menangani ekosistem pada abad milenium. Mereka menemukan bahwa 60% kegunaan ekosistem yang telah menunjang kehidupan telah terdegradasi atau digunakan secara tidak berkesinambungan.

Tidak seperti masalah ancaman militer yang disengaja, spesifik dan memerlukan respon segera, permasalahan lingkungan adalah tipe masalah yang tidak disengaja, menyebar, lintas batas, berlaku hingga jangka waktu yang sangat panjang, melibatkan berbagai aktor serta memerlukan negosiasi dan  kerjasama di antara pemilik kepentingan. Resiko kerusakan lingkungan hidup telah merangkak naik dengan cepat pada modernisasi dunia sebagai efek samping yang tak terduga.

Dari berbagai permasalahan lingkungan mulailah muncul sebagian penelitian besar yang fokus pada pembelajaran rezim lingkungan hidup, terutama menggunakan kerangka teori yang berkembang dari neoliberalisme, di mana permasalahan lingkungan hidup juga dianggap sebagai isu area yang baru atau permasalahan politik baru. Pada akhir abad 20 pertumbuhan green IR theory mulai dipertanyakan asumsi dasarnya, unit pembelajarannya, kerangka kerja analisis, dan nilai implisitnya dari disiplin HI. Green IR theory banyak menggambarkan radikal dirkusus dari luar disiplin HI, hal ini telah membantu untuk menjelaskan apa yang disebut kebutaan ekologis teori HI. Green IR theory menggambarkan kritik terhadap mainstream yang menggunakan pendekatan rasionalis, neo-marxisme yang menginspirasi International Politics Economy (IPE) dan teori normatif hubungan internasional dari orientasi kosmopolitan. Ini adalah gelombang baru dari green scholarship untuk menafsirkan kembali beberapa konsep sentral dan diskursus dalam HI dan politik global, menantang pemahaman tradisional tentang keamanan, pembangunan dan keadilan internasional dengan diskursus baru dari keamanan ekologi, kesinambungan pembangunan serta keadilan lingkungan hidup.

Tidak sampai akhir tahun 1980 terlihat jelas bahwa “green” social dan teori politik muncul untuk memberikan suara saling berkaitan mengenai gerakan sosial baru yang membentuk green politics. Gerakan ini mempelopori gelombang formasi dari green parties baru pada tahun 1980 secara lokal, nasional dan regional (di Eropa) yang berpijak pada 4 pilar green politics, yaitu tanggung jawab ekologikal, keadilan sosial, tanpa kekerasan dan grass roots democracy. Pilar-pilar ini menyediakan platform untuk formasi green party yang baru di seluruh dunia termasuk Afrika, Amerika Latin dan Asia. Green politics adalah diskursus politik global yang baru dan praktis, muncul sebagai oposisi dari globalisasi neoliberal.

Green political theory juga mempunyai cabang normatif yang memusatkan perhatian pada keadilan, hak, demokrasi, kewarganegaraan, negara dan lingkungan hidup, ada juga cabang ekonomi politik yang memusatkan perhatian pada pemahaman hubungan antara negara, ekonomi dan lingkungan hidup. Pada awalnya green political theory mengkritik kapitalisme barat dan komunisme ala Soviet yang keduanya memperlihatkan esensi yang berbeda mengenai industrialisme, keduanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap peran negara dan pasar. Green politics mengkritik bahwa  industrialisme merupakan bagian dari ide-ide tentang ide kemajuan dan kebaikan modernisasi warisan dari abad Pencerahan. Di mana baik liberalisme dan marxisme ortodox memperlihatkan pembangunan yang berbasis pada premis kornukopian yang berasumsi bahwa sumber daya alam dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tak terkendali dan meningkatkan pertumbuhan teknologi. Teori green politics mengambil isu dari warisan abad pencerahan ini dan menyorot ekologi, sosial dan psikologi pada proses modernisasi. Mereka mengkritisi peran manusia dalam berhubungan dengan alam, bersama dengan bentuk-bentuk tradisional pertanian. Green theory melahirkan pusat ekologi yang baru atau biasa disebut filosofi ekosentris yang berusaha menghargai segala bentuk kehidupan tidak hanya nilai instrumental manusia. Dari perspektif ekosentris, pemerintahan lingkungan hidup secara global seharusnya melindungi tidak hanya kesehatan dan kesejahteraan komunitas manusia dan generasi masa depan tetapi juga jaringan besar kehidupan, membuat sarang komunitas ekologi.

Green scholarship telah menghasilkan konsep keadilan lingkungan hidup yang baru, transnasional, mengglobal, ada pula hak lingkungan hidup, demokrasi lingkungan, dan lain sebagainya. Ini telah meningkatkan hubungan green political theory dengan beberapa teori normatif HI yang memperhatikan HAM, demokrasi kosmopolitan, masyarakat transnasional. Ini jelas termasuk ke dalam cabang teori normatif HI yang memperhatikan keadilan lingkungan secara global.

Selain memperhatikan lingkungan hidup, para green scholarship juga memperhatikan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu mereka menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan. Ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara perhatian terhadap ekologi dan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 1992 diadakanlah UN Conference on the Environment and Development (UNCED) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil. Masalah lingkungan hidup telah mendorong munculnya kerjasama intenasional baru-baru ini, dapat dilihat dari kemunculan rezim intenasional mengenai isu lingkungan hidup.

Kaum ekoradikal menyerukan perubahan bukan hanya pada organisasi ekonomi namun juga pada organisasi politik. Mereka berpendapat bahwa negara lebih merupakan masalah daripada sebagai solusi dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup. Negara adalah bagian dari masyarakat modern, masyarakat modern adalah sebab dari krisi lingkungan hidup (Carter dalam Jackson & Sorensen, 1999).

Yang perlu dikritik adalah terlihat sangat jelas bahwa kaum ekoradikal mengabaikan pandangan konvensional dalam hubungan internasional berdasarkan sistem negara. Jika kita terlalu memperdalam keyakinan pada pandangan ini, maka kita akan membuang semua pandangan dari kaum tradisional HI sebelumnya, secara otomatis teori tradisional HI tidak akan dipakai lagi.

Referensi         :

Jackson, Robert & Sorensen, Georg, 1999. Introduction to International Relations, New York: Oxford University Press Inc.

Eckersley, Robyn, 2007. Green Theory, in; Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.) International Relations Theories, Oxford University Press, pp. 247-265.

Hukum humaniter internasional merupakan penyebutan baru bagi hukum perang. Hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara melakukan perang itu sendiri (Kusumaatmadja dalam Wagiman 2005, 5). Perkembangan hukum humaniter internasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum hak asasi manusia setelah Perang Dunia II. Penetapan instrumen internasional dalam bidang HAM telah memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati HAM, baik dalam situasi damai maupun perang.

Pada awalnya kemunculan hukum humaniter internasional ini tidak lepas dari seorang pemuda Swiss, Henri Dunant, yang memiliki pemikiran tentang langkah internasional untuk mengurangi penderitaan orang yang terluka dalam perang (Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia t.t, 2). Dunant menulis buku berjudul Un Souvenir de Solferino yang memberikan saran mengenai terbentuknya perkumpulan nasional untuk merawat korban perang tanpa diskriminatif. Dunant juga menyarankan agar negara-negara membuat perjanjian yang mengakui kegiatan organisasi dan menjamin perlakuan baik terhadap korban perang. Dunant membentuk komite internasional yang sekarang dikenal sebagai Komite Palang Merah Internasional. Kemudian ide Dunant tersebut diperluas, mendorong beberapa negara untuk mendirikan perkumpulan nasional dan menyelenggarakan konferensi diplomatik terkait korban perang.

Hukum humaniter internasional yang saat ini diberlakukan di dunia didasari oleh dua konvensi utama, yaitu Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Konvensi Den Haag 1907 mengatur mengenai cara memulai perang atau permusuhan. Perang harus disertai pernyataan yang mendasari alasan berperang. Keputusan diambil untuk membuat langkah awal dan ditetapkanlah Konvensi Jenewa yang baru, mencakup penghormatan atas orang yang sakit dan terluka dalam pertempuran darat, anggota militer yang terluka, sakit dan terdampar, serta tawanan perang, dan korban dari penduduk sipil (Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia t.t, 3). Berdasarkan konvensi tersebut, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Orang-orang yang dilindungi dalam hal ini merujuk pada orang-orang yang berpartisipasi dalam perang atau yang menjadi korban perang. Konvensi Jenewa tetap berlaku, namun telah mengalami penegasan kembali dan menetapkan dua protokol tambahan. Protokol I mengatur tentang perlindungan bagi korban pertikaian internasional. Protokol II terkait korban akibat pertikaian bersenjata dalam negeri, seperti pemberontakan. Kedua protokol tersebut berisi ketentuan-ketentuan spesifik mengenai peraturan di dalamnya.

Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip pembedaan atau distinction principle. Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (kombatan) disatu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran (penduduk sipil). Selain itu, Wagiman (2005) menuliskan ada lima asas utama dalam hukum humaniter internasional, yaitu 1) asas kepentingan militer dimana pihak yang bersengketa dibenarkan melakukan kekerasan untuk menundukkan lawan; 2) asas perikemanusiaan dimana para pihak yang bersengketa tidak boleh menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka atau penderitaan berlebihan; 3) asas kesatriaan yang menyebutkan bahwa dalam perang, kejujuran harus diutamakan sehingga berbagai tipuan dilarang; 4) asas pembedaan, artinya membedakan penduduk para pihak yang berperang ke dalam dua golongan, yaitu mana yang boleh dijadikan sasaran dan tidak; 5) rule of engagement dimana komandan angkatan bersenjata harus mengetahui kapan penggunaan kekerasan diperbolehkan atau tidak.

Namun, meskipun Konvensi Jenewa 1949 telah diadopsi dalam hukum humaniter internasional, konflik bersenjata tidak banyak berkurang. Banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Menurut pandangan umum, pelanggaran tersebut bukan disebabkan oleh kurang memadainya aturan-aturan dalam hukum internasional, melainkan lebih disebabkan oleh ketidakpatuhan negara-negara (Henckaerts 2005, 2). Selain itu, sarana yang tersedia untuk menegakkan hukum juga kurang memadai dan tidak adanya ketidakpastian mengenai penerapan hukum tersebut dalam situasi-situasi tertentu. Henckaerts (2005) menyebutkan ada dua kendala serius yang menghambat penerapan hukum humaniter internasional. Pertama, hukum ini hanya berlaku bagi yang meratifikasinya sehingga tidak dapat mengikat pihak yang belum meratifikasi. Kedua, konflik bersenjata yang terjadi selama ini sifatnya non-internasional dan belum diatur secara terperinci dalam hukum humaniter internasional.

            Penegakkan hukum humaniter internasional juga tidak lepas dari peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 1960an, PBB telah memperluas keterlibatannya dalam pembentukan hukum humaniter internasional. PBB mengadakan konferensi internasional tentang HAM di Teheran pada tahun 1968 yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan harus dikedepankan dalam masa pertikaian bersenjata (Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia t.t, 5). Bersama dengan Palang Merah Internasional, PBB mengajak seluruh anggotanya untuk memberi perhatian pada aturan hukum humaniter internasional yang berlaku. PBB juga menetapkan Resolusi 2444 dimana Majelis Umum menyatakan tidak dapat menerima gagasan untuk memerangi seluruh penduduk dengan tujuan memaksa lawan menyerah (Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia t.t, 5). Resolusi tersebut mengakui adanya interaksi antara peraturan untuk melindungi korban perang, menegakkan aturan perang, dan melindungi HAM dalam pertikaian bersenjata.

            Dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter internasional telah berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia II. Namun pada kenyataannya, pertikaian internasional tidak banyak berkurang meskipun hukum telah ditegakkan. Hal tersebut dikarenakan hukum humaniter yang masih kurang jelas dan terperinci dalam aturan-aturannya. Oleh karena itu, konvesi terkait hukum humaniter internasional terus memerlukan penegasan kembali.

Referensi:

Henckaerts, Jean Marie. 2005. “International Review of the Red Cross” dalam Study on Customary International Humanitarian Law, Vol. 87, No 857.

Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia. Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia [online] dalam http://pusham.uii.ac.id/files.php?type=data&id=44&lang=id [diakses pada 18 Desember 2014]

Wagiman, Wahyu. 2005. “Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia,” Seri Bahan Bacaan Khusus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005.