Hukum humaniter internasional merupakan penyebutan baru bagi hukum perang. Hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara melakukan perang itu sendiri (Kusumaatmadja dalam Wagiman 2005, 5). Perkembangan hukum humaniter internasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum hak asasi manusia setelah Perang Dunia II. Penetapan instrumen internasional dalam bidang HAM telah memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati HAM, baik dalam situasi damai maupun perang.

Pada awalnya kemunculan hukum humaniter internasional ini tidak lepas dari seorang pemuda Swiss, Henri Dunant, yang memiliki pemikiran tentang langkah internasional untuk mengurangi penderitaan orang yang terluka dalam perang (Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia t.t, 2). Dunant menulis buku berjudul Un Souvenir de Solferino yang memberikan saran mengenai terbentuknya perkumpulan nasional untuk merawat korban perang tanpa diskriminatif. Dunant juga menyarankan agar negara-negara membuat perjanjian yang mengakui kegiatan organisasi dan menjamin perlakuan baik terhadap korban perang. Dunant membentuk komite internasional yang sekarang dikenal sebagai Komite Palang Merah Internasional. Kemudian ide Dunant tersebut diperluas, mendorong beberapa negara untuk mendirikan perkumpulan nasional dan menyelenggarakan konferensi diplomatik terkait korban perang.

Hukum humaniter internasional yang saat ini diberlakukan di dunia didasari oleh dua konvensi utama, yaitu Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Konvensi Den Haag 1907 mengatur mengenai cara memulai perang atau permusuhan. Perang harus disertai pernyataan yang mendasari alasan berperang. Keputusan diambil untuk membuat langkah awal dan ditetapkanlah Konvensi Jenewa yang baru, mencakup penghormatan atas orang yang sakit dan terluka dalam pertempuran darat, anggota militer yang terluka, sakit dan terdampar, serta tawanan perang, dan korban dari penduduk sipil (Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia t.t, 3). Berdasarkan konvensi tersebut, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Orang-orang yang dilindungi dalam hal ini merujuk pada orang-orang yang berpartisipasi dalam perang atau yang menjadi korban perang. Konvensi Jenewa tetap berlaku, namun telah mengalami penegasan kembali dan menetapkan dua protokol tambahan. Protokol I mengatur tentang perlindungan bagi korban pertikaian internasional. Protokol II terkait korban akibat pertikaian bersenjata dalam negeri, seperti pemberontakan. Kedua protokol tersebut berisi ketentuan-ketentuan spesifik mengenai peraturan di dalamnya.

Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip pembedaan atau distinction principle. Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (kombatan) disatu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran (penduduk sipil). Selain itu, Wagiman (2005) menuliskan ada lima asas utama dalam hukum humaniter internasional, yaitu 1) asas kepentingan militer dimana pihak yang bersengketa dibenarkan melakukan kekerasan untuk menundukkan lawan; 2) asas perikemanusiaan dimana para pihak yang bersengketa tidak boleh menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka atau penderitaan berlebihan; 3) asas kesatriaan yang menyebutkan bahwa dalam perang, kejujuran harus diutamakan sehingga berbagai tipuan dilarang; 4) asas pembedaan, artinya membedakan penduduk para pihak yang berperang ke dalam dua golongan, yaitu mana yang boleh dijadikan sasaran dan tidak; 5) rule of engagement dimana komandan angkatan bersenjata harus mengetahui kapan penggunaan kekerasan diperbolehkan atau tidak.

Namun, meskipun Konvensi Jenewa 1949 telah diadopsi dalam hukum humaniter internasional, konflik bersenjata tidak banyak berkurang. Banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Menurut pandangan umum, pelanggaran tersebut bukan disebabkan oleh kurang memadainya aturan-aturan dalam hukum internasional, melainkan lebih disebabkan oleh ketidakpatuhan negara-negara (Henckaerts 2005, 2). Selain itu, sarana yang tersedia untuk menegakkan hukum juga kurang memadai dan tidak adanya ketidakpastian mengenai penerapan hukum tersebut dalam situasi-situasi tertentu. Henckaerts (2005) menyebutkan ada dua kendala serius yang menghambat penerapan hukum humaniter internasional. Pertama, hukum ini hanya berlaku bagi yang meratifikasinya sehingga tidak dapat mengikat pihak yang belum meratifikasi. Kedua, konflik bersenjata yang terjadi selama ini sifatnya non-internasional dan belum diatur secara terperinci dalam hukum humaniter internasional.

            Penegakkan hukum humaniter internasional juga tidak lepas dari peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 1960an, PBB telah memperluas keterlibatannya dalam pembentukan hukum humaniter internasional. PBB mengadakan konferensi internasional tentang HAM di Teheran pada tahun 1968 yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan harus dikedepankan dalam masa pertikaian bersenjata (Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia t.t, 5). Bersama dengan Palang Merah Internasional, PBB mengajak seluruh anggotanya untuk memberi perhatian pada aturan hukum humaniter internasional yang berlaku. PBB juga menetapkan Resolusi 2444 dimana Majelis Umum menyatakan tidak dapat menerima gagasan untuk memerangi seluruh penduduk dengan tujuan memaksa lawan menyerah (Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia t.t, 5). Resolusi tersebut mengakui adanya interaksi antara peraturan untuk melindungi korban perang, menegakkan aturan perang, dan melindungi HAM dalam pertikaian bersenjata.

            Dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter internasional telah berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia II. Namun pada kenyataannya, pertikaian internasional tidak banyak berkurang meskipun hukum telah ditegakkan. Hal tersebut dikarenakan hukum humaniter yang masih kurang jelas dan terperinci dalam aturan-aturannya. Oleh karena itu, konvesi terkait hukum humaniter internasional terus memerlukan penegasan kembali.

Referensi:

Henckaerts, Jean Marie. 2005. “International Review of the Red Cross” dalam Study on Customary International Humanitarian Law, Vol. 87, No 857.

Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia. Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia [online] dalam http://pusham.uii.ac.id/files.php?type=data&id=44&lang=id [diakses pada 18 Desember 2014]

Wagiman, Wahyu. 2005. “Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia,” Seri Bahan Bacaan Khusus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005.

Amerika Latin adalah sebuah wilayah yang pada abad 15 merupakan wilayah kolonisasi Spanyol dan Portugis (Encyclopedia Britannica, tt). Wilayah Amerika Latin diakui meliputi wilayah benua Amerika bagian tengah, selatan dan Kepulauan Karibia, oleh karena itu banyak orang juga menyebutnya Amerika Selatan. Nama Amerika Latin sendiri diambil dari Bahasa Latin yang banyak digunakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut (Hennida, 2012). Masyarakat asli Amerika Latin adalah suku Indian yang kemudian bercampur baur dengan masyarakat Spanyol dan Portugis sejak masa penjajahan. Hal ini yang pada akhirnya membuat pola kebudayaan yang ada menjadi beragam.

Pada pola kehidupan masyarakat di Amerika Latin ada serangkaian lembaga, nilai-nilai, dan cara perilaku yang biasa disebut dengan cultural common denominator yang membedakan budaya Amerika Latin dari budaya negara dunia barat lainnya (Wagley & Harris, 1955). Pada awalnya kebudayaan asli suku Indian di wilayah tersebut justru dipandang sebelah mata oleh para penjajahnya, namun seiring berjalannya waktu perbedaan budaya yang kompleks dan heterogen justru menjadi perhatian, terutama oleh para peneliti. Meski demikian, heterogenitas pola budaya di Amerika Latin telah melahirkan perbedaan kelas, perbedaan antara penduduk desa dengan kota, perbedaan ras dan berbagai faktor pembeda lainnya.

Komposisi masyarakat Amerika Latin terdiri dari suku asli Indian, orang Eropa, orang Afrika dan mestizo atau keturunan pernikahan campuran suku Indian dengan orang Eropa (Hennida, 2012). Charles Wagley dan Marvin Harris (1955) dalam artikelnya A Typology of Latin America Subcultures membedakan subkultur Amerika Latin menjadi sembilan jenis, di antaranya 1) Tribal Indian yang merupakan budaya asli yang masih tertinggal; 2) Modern Indian yang merupakan hasil percampuran antara budaya asli dengan pola lembaga dan budaya Iberia (Spanyol); 3) Petani yang merupakan masyarakat holtikultura yang terisolasi di kota-kota kecil, biasa disebut dengan mestizos, cholos, ladinos, caboclos dan istilah lainnya tinggal di tempat terpencil, disusul untuk berkumpul ke tempat pemilihan dan memilih bukan karena pemahaman politik tp siapa yg baik ke mreka; 4) Engenho Plantation yang merupakan subkultur perkebunan milik keluarga; 5) Usina Plantation, di mana pertanian memiliki cara modern perusahaan besar; 6) Kota, di mana ada pola kehidupan masyarakat menengah dan atas yang melayani administrasi, pasar dan pusat keagamaan; 7) Kelas Atas Metropolitan,  yang menempati puncak tertinggi dari strata sosial ekonomi di kota-kota besar dan para pemilik perkebunan à lebih memahami politik; 8) Kelas Menengah Metropolitan yang muncul dari kota besar dan memiliki pekerjaan profesionalà susah diamati perilaku politiknya krn tdk punya tipe spesifik; 9) Proletariat Perkotaan, yaitu kelompok pekerja industri dan kasar terampil dan semi-skilled di kota-kota besar. Politik didriver oleh orang2 besar yang ada di upper class saat pemilihan berlangsung.

Adapun yang menjadi isu sentral dalam kehidupan penduduk Amerika Latin, yaitu imigrasi. Imigrasi masih menjadi isu yang menonjol dalam politik Amerika Latin baik di dalam sejarah maupun perkembangan kontemporernya. Di masa yang baru imigrasi telah memicu pertumbuhan penduduk Latin meningkat menjadi 40% di AS (Sierra et al. 2000). Imigrasi sangat berpengaruh dalam kehidupan politik Amerika Latin, sehingga menimbulkan implikasi dalam domestik dan pembuatan kebijakan internasional. Imigrasi memiliki pengaruh pada pola partisipasi politik masyarakat latin dan telah mempengaruhi hubungan antara negara pengirim-penerima, terutama Meksiko dan Amerika Serikat. Oleh karena itu imigrasi menjadi isu publik yang sangat diperhatikan dan telah banyak membantu Amerika Latin membangun ideantitas etnorasial, membentuk perilaku politik dan pengaruh kelompok mobilisasi (Sierra et al. 2000).

Namun sayangnya, pada awal masa imigrasi masih banyak imigran tanpa dokumen mendominasi status imigran Latin ke Amerika Serikat. Hal ini membuat Amerika Serikat harus mengambil keputusan sepihak untuk tetap menjaga kesejahteraan penduduk tetapnya. Di antaranya adalah menerapkan sejumlah strategi untuk mengontrol keberadaan para imigran yang tidak dilengkapi dokumen. Beberapa strategi yang telah dijalankan antara lain memperkuat penyebaran agen-agen Patroli Perbatasan di sepanjang perbatasan, terutama antara Amerika Serikat dengan Meksiko (Sierra et al. 2000). Agen tersebut bertugas untuk mengontrol  yang melintasi perbatasan, serta memfasilitasi perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha untuk turut serta mengidentifikasi buruh imigran tanpa dokumen. Sayangnya, operasi yang dilakukan tidak tepat sasaran dan menghabiskan dana besar.

Langkah lain yang diambil oleh Kongres adalah dengan mengeluarkan Immigration Reform and Control Act (IRCA) untuk mengatasi tingginya jumlah imigran tanpa dokumen (Sierra et all. 2000). IRCA menawarkan pemberian legalitas pada para imigran tanpa dokumen yang menetap untuk jangka waktu  yang lama. Penawaran tersebut mendapatkan antusiasme yang besar dari para imigran karena mereka memang menginginkan pengakuan serta hak sebagai warga negara Amerika Serikat. Sebagian besar imigran yang mendapat legalitas adalah imigran latin. Setelah mendapatkan legalitasnya sebagai penduduk imigran, mereka menginginkan adanya naturalisasi untuk menjadi warga negara yang sah.

Dalam kehidupan politik sendiri pada awalnya masih banyak pemberontakan yang terjadi akibat kolonialisasi Spanyol yang tidak meninggalkan tata pengelolaan negara yang baik (Hennida, 2012). Oleh karena itu muncullah kelompok pemberontak yang merasa tidak puas akan pemerintahan yang ada. Seiring berjalannya waktu, politik negara-negara Amerika Latin kebanyakan berada di posisi sayap kiri atau komunis sehingga pada abad 21 mereka merebut kursi kekuasaan (Morgenstern & Nacif, 2002). Namun isi demokrasi dan demokratisasi juga menjadi topik hangat di Amerika Latin.

Dalam kehidupan ekonomi Perekonomian kawasan Amerika Latin umumnya mengandalkan sumber cadangan minyak, seperti yang terdapat di Venezuela, Argentina, Kolombia, Chile, Peru, and Ekuador (FEALAC, 2010). Di samping sumber daya migas, kawasan ini juga memiliki sumber daya mineral. Di sektor pertanian, kawasan ini memiliki potensi ekspor produk pertanian, antara lain kopi, pisang, gula, tembakau, dan gandum sedangkan Argentina dan Brasil juga memiliki potensi di bidang industri peternakan dan produksi daging. Sementara itu Kawasan Karibia miliki potensi perekonomian pariwisata (FEALAC, 2010). Namun hal ini tidak mampu mendorong posisi Amerika Latin untuk berada di atas pada indeks tingkat kompetitif negara. Hal ini dikarenakan kesenjangan ekonomi antar kelas terlalu besar.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Amerika Latin bersifat heterogenitas yang diikat oleh cultural common denominator. Namun dari heterogenitas tersebut justru muncul perbedaan kelas, perbedaan antara penduduk desa dengan kota, perbedaan ras dan berbagai faktor pembeda lainnya. Selain itu juga terdapat pembagian subkultur masyarakat menurut keturunan dan tingkat pekerjaannya. Adapula migrasi yang menjadi isu publik yang sering dibahas di beberapa wacana Amerika Latin dan Amerika Serikat. Di mana, proses migrasi ini telah banyak mempengaruhi pembuatan kebijakan internasional.

Dilihat dari ulasan di atas, saya berpendapat bahwa imigrasi dilakukan untuk memperbaiki ekonomi individu yang melakukannya. Mereka lebih memilih berpindah ke Amerika Serikat karena melihat sektor pekerjaan yang lebih mapan di sana. Apalagi melihat lemahnya perekonomian Amerika Latin, sehingga mereka memperhitungkan stabilitas finansial ke depan yang lebih baik.

Referensi

Encyclopedia Britannica. History of Latin America (online) diambil pada 04 Maret 2013 dalam http://global.britannica.com/EBchecked/topic/331694/history-of-Latin-America

FEALAC. Deskripsi Umum Hubungan Indonesia – Kawasan Amerika Latin (online) diambil pada 04 Maret 2013 dalam http://fealac.kemlu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=125&lang=in

Hennida, Citra. (2012). Masyarakat Budaya Politik Amerika Latin. Cakra Studi Global Strategis Publisher.

Morgenstern, Scott & Nacif, Benito. (2002). Legislative Politics in Latin America. Cambridge University Press.

Sierra, Christine Marie et al. (2000). “Latin Immigration and Citizenship”, dalam PS: Political Science and Politics, 33 (3): 535-540.

Wagley, Charles & Harris, Marvin. (1955). “A Typology of Latin America Subcultures” in American Anthropologyst, Vol. 57, pp 428-451.